Lembaga Compass Desak Andy Burnham Terapkan Pajak Kekayaan di Inggris

Di tengah badai krisis biaya hidup dan jurang ketimpangan ekonomi yang kian melebar di Britania Raya, sebuah tekanan politik besar mulai mengarah ke panggung utama Westminster. Kelompok pemikir terkemuka (think tank) Compass meluncurkan laporan komprehensif yang mendesak Perdana Menteri Andy Burnham untuk mengambil langkah berani dan radikal: merombak tatanan ekonomi Inggris yang telah bertahan selama empat dekade.

Jelang penyusunan anggaran perdana oleh Kanselir Keuangan John Healey musim gugur ini, seruan untuk mengakhiri era neoliberalisme semakin membahana. Laporan tersebut tidak sekadar menyuarakan kritik, melainkan menyajikan peta jalan terperinci yang memuat 70 opsi kebijakan konkret yang dirumuskan oleh 15 pemikir sayap kiri paling berpengaruh di negara tersebut.

Mengakhiri Empat Dekade Neoliberalisme

Gagasan utama yang diusung dalam laporan Compass adalah pembongkaran secara mendasar terhadap sistem ekonomi berbasis pasar bebas ekstrem yang dinilai gagal menyejahterakan rakyat biasa. Sejak era 1980-an, kebijakan neoliberal dianggap telah mengikis kualitas layanan publik, memperlebar jurang kaya-miskin, serta merusak jaring pengaman sosial yang vital bagi masyarakat rentan.

Dalam pandangan para perancang kebijakan ini, pemerintah Inggris saat ini memiliki momentum sejarah yang sangat berharga untuk melakukan pergeseran paradigma ekonomi. "Kami berada di persimpangan jalan di mana ketimpangan bukan lagi sekadar angka statistik, melainkan ancaman nyata bagi kohesi sosial dan stabilitas demokrasi," ungkap salah satu kontributor laporan tersebut dalam pernyataan resminya.

"Sudah saatnya Inggris meninggalkan dogma lama yang terbukti gagal. Mengakhiri 40 tahun neoliberalisme membutuhkan keberanian politik untuk mendistribusikan kembali kekayaan dan mengembalikan aset-aset strategis ke tangan publik," tulis laporan resmi Compass.

Pajak Kekayaan dan Nasionalisasi Sektor Strategis

Poin paling krusial dalam laporan ini adalah usulan penerapan pajak kekayaan (wealth tax) bagi individu berpenghasilan amat tinggi dan pemilik aset jumbo. Dana yang terkumpul dari pajak ini diproyeksikan untuk membiayai perombakan total layanan sosial publik, termasuk penyediaan layanan perawatan pribadi gratis secara universal (universal free personal social care) bagi seluruh warga negara.

Selain reformasi perpajakan, laporan Compass juga menyoroti pentingnya mengembalikan penguasaan jaringan gas dan listrik ke tangan publik melalui nasionalisasi. Penguasaan negara atas sektor energi dianggap sangat vital untuk melindungi warga dari lonjakan tarif yang tidak terkendali sekaligus mempercepat transisi menuju energi hijau yang adil dan berkelanjutan.

Berikut adalah ringkasan beberapa usulan reformasi kebijakan utama yang diajukan oleh kelompok pemikir Compass:

Reformasi Demokrasi dan Pembubaran House of Lords

Tidak hanya berfokus pada ranah ekonomi, dokumen pemikiran ini juga merambah reformasi kelembagaan politik yang cukup ekstrem, yakni pembubaran Majelis Tinggi Britania Raya atau House of Lords. Institusi legendaris tersebut dinilai tidak lagi relevan dengan prinsip demokrasi modern karena para anggotanya tidak dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilu.

Para ekonom dan pakar politik menegaskan bahwa reformasi ekonomi tidak akan berjalan maksimal tanpa diimbangi oleh demokratisasi lembaga-lembaga negara. Pembubaran Majelis Tinggi diharapkan dapat membuka jalan bagi pembentukan sistem legislatif yang lebih responsif, inklusif, dan akuntabel terhadap kebutuhan publik secara luas.

Ujian Berat Bagi Pemerintah dan Kanselir John Healey

Kini, bola panas berada di tangan Andy Burnham dan Kanselir John Healey. Dalam merancang anggaran musim gugur mendatang, pemerintah menghadapi dilema besar antara menjaga stabilitas pasar keuangan atau merespons tuntutan akar rumput yang menginginkan perubahan ekonomi yang substantif.

Bagi sebagian kalangan industri dan investor swasta, rencana nasionalisasi dan pajak kekayaan mungkin memicu kekhawatiran akan terjadinya pelemahan iklim investasi. Namun bagi publik yang terhimpit krisis ekonomi, langkah-langkah berani tersebut dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar untuk mengembalikan kesejahteraan yang tergerus selama puluhan tahun.

"Pemerintah tidak boleh terjebak dalam ketakutan akan reaksi pasar semata. Ini adalah kesempatan langka untuk mengukir warisan politik yang benar-benar memihak rakyat," tegas para pakar dalam laporan tersebut. Hasil akhir dari pertarungan gagasan ini akan segera teruji saat Kanselir Healey menyampaikan pidato anggarannya di hadapan parlemen dalam waktu dekat.