Suriah Kecam Kunjungan Netanyahu karena Dinilai Langgar Kedaulatan Negara

Hubungan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara mendadak melangsungkan kunjungan ke markas pasukan militer Israel yang berada di wilayah Suriah selatan pada Rabu lalu. Langkah berani pemimpin Israel tersebut langsung memantik reaksi keras dari pemerintah Suriah di Damaskus. Pemerintah Suriah mengecam keras aksi tersebut dan mengecapnya sebagai tindakan “provokatif serta pelanggaran terang-terangan” terhadap kedaulatan serta integritas wilayah negara mereka.

Kunjungan kontroversial ini terjadi di tengah pergeseran peta politik yang sangat dinamis pasca-runtuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad pada Desember 2024. Sejak kejatuhan pemerintahan yang telah berkuasa selama lima dekade tersebut, tentara Israel bergerak maju melintasi garis perbatasan dan menduduki wilayah yang sebelumnya ditetapkan sebagai zona penyangga (*buffer zone*) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pihak militer Israel kini secara sepihak mengubah area netral tersebut menjadi kawasan yang mereka sebut sebagai "zona keamanan" (*security zone*).

Eskalasi Konflik dan Pengabaian Kesepakatan Internasional 1974

Pergerakan militer Israel dan kehadiran langsung Netanyahu di wilayah tersebut menandai runtuhnya tatanan keamanan perbatasan yang telah bertahan lama. Sejak tahun 1974, kawasan penyangga di Dataran Tinggi Golan berada di bawah pengawasan ketat Pasukan Pengamat Penarikan Diri PBB (UNDOF). Kesepakatan historis ini memisahkan secara ketat kekuatan militer Israel dan Suriah untuk menghindari potensi bentrokan bersenjata.

"Kehadiran pejabat tertinggi Israel di wilayah yang secara hukum internasional milik Suriah bukan sekadar gestur politik biasa. Ini adalah pengabaian terbuka terhadap kesepakatan internasional yang telah menjaga stabilitas perbatasan selama 50 tahun," tegas salah satu pengamat politik kawasan Timur Tengah.

Pemerintah Suriah menegaskan bahwa pendudukan fisik serta kunjungan pejabat tinggi Tel Aviv ini membuktikan ambisi ekspansionis militer Israel. Menurut Damaskus, klaim Israel yang mengatasnamakan "alasan keamanan" pasca-transisi politik Suriah sama sekali tidak memiliki dasar legalitas hukum internasional.

Kronologi Pergeseran Kontrol di Wilayah Perbatasan

Dinamika keamanan di perbatasan Suriah selatan mengalami perubahan drastis dalam kurun waktu yang singkat. Berikut adalah garis waktu peristiwa penting yang melatarbelakangi ketegangan saat ini:

1. Tahun 1974: Israel dan Suriah menandatangani Perjanjian Penarikan Diri, menciptakan zona penyangga netral yang dikawal penuh oleh pasukan UNDOF PBB.
2. Desember 2024: Rezim Bashar al-Assad runtuh, memicu kekosongan kekuasaan dan transisi politik besar-besaran di Suriah.
3. Pasca-Desember 2024: Militer Israel merangsek masuk ke zona penyangga PBB dan mendirikan pos-pos militer secara sepihak.
4. Hari Rabu (Terbaru): PM Benjamin Netanyahu mendatangi langsung pos militer Israel di tanah Suriah, memicu gelombang kecaman internasional.

Perbandingan Status Wilayah Perbatasan Suriah-Israel

Perubahan status wilayah perbatasan di kawasan Dataran Tinggi Golan dapat dilihat melalui perbandingan kondisi sebelum dan sesudah krisis politik akhir tahun 2024 berikut:

Dampak Diplomasi dan Masa Depan Stabilitas Regional

Aksi sepihak Perdana Menteri Israel ini diprediksi akan semakin memperkeruh peta diplomasi di Timur Tengah. Sejumlah negara Arab dan lembaga regional mulai mengekspresikan kekhawatiran mendalam atas manuver militer yang berpotensi menyulut pertempuran baru di perbatasan. Pengamat geopolitik memperingatkan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran batas negara ini dapat memicu destabilisasi yang lebih luas.

Pemerintah Suriah telah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan konkret dan menuntut penarikan mundur seluruh personel tentara Israel dari wilayah mereka. Damaskus menegaskan bahwa penghormatan terhadap kedaulatan wilayah adalah syarat mutlak untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut.