Inggris Perlu Waduk Baru, Pemerintah Diminta Ambil Kendali

Perdebatan mengenai pembangunan waduk baru di Inggris kembali mengemuka setelah sejumlah pembaca menilai negara harus mengambil peran utama dalam memperkuat infrastruktur penyimpanan air. Mereka menilai pengelolaan sumber daya air tidak semestinya sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan swasta, terutama ketika perubahan iklim meningkatkan risiko kekeringan, tekanan terhadap pasokan, serta ancaman terhadap ketahanan nasional.

Perdebatan itu muncul melalui surat pembaca yang menanggapi tulisan Pete Ford mengenai minimnya kapasitas penyimpanan air sebagai persoalan keamanan nasional yang mendesak. Ford sebelumnya mengingatkan bahwa masyarakat pada era Victoria mampu membangun waduk, saluran air, dan infrastruktur penyimpanan air lokal dalam skala besar. Namun, surat-surat terbaru menekankan bahwa keberhasilan tersebut bukan semata-mata hasil kebijakan pemerintah pusat, melainkan juga kerja pemerintah daerah dan para insinyur profesional.

David Griffiths, salah satu penulis surat, berpendapat bahwa sejarah Inggris menunjukkan pemerintah kota pernah memiliki kapasitas besar untuk membangun serta mengelola infrastruktur air. Ia mencontohkan sebuah kota yang dalam waktu sekitar 40 tahun setelah memperoleh status borough pada 1868 berhasil membangun lima waduk baru. Pemerintah kota tersebut juga mengambil alih sejumlah fasilitas yang sebelumnya dibangun dan dikelola kelompok komisaris lokal.

Jaringan distribusi air di kota itu kemudian berkembang hingga mencapai sekitar 240 mil saluran utama. Pada 1897, kota tersebut menjadi bagian dari 610 dewan kota di kawasan perkotaan Inggris yang memiliki usaha penyediaan air sendiri. Data sejarah ini menjadi dasar argumen bahwa otoritas publik, khususnya pemerintah daerah, pernah memainkan peran penting dalam menjamin pasokan air bagi masyarakat.

Pemerintah daerah dinilai lebih memahami kebutuhan lokal

Menurut Griffiths, kewenangan untuk membangun infrastruktur air seharusnya tidak hanya berada di tangan perusahaan air swasta atau pemerintah pusat. Wali kota dan otoritas daerah dapat diberi mandat lebih besar untuk merancang waduk, memperluas jaringan penyimpanan, serta menyesuaikan pembangunan dengan kebutuhan penduduk dan karakter geografis wilayah masing-masing.

“Pemerintah daerah memiliki pengetahuan langsung mengenai pertumbuhan penduduk, kebutuhan industri, kondisi lahan, dan risiko banjir maupun kekeringan,” demikian inti pandangan yang disampaikan dalam perdebatan tersebut. Dengan kewenangan yang jelas dan pendanaan jangka panjang, pemerintah lokal dapat menjadi penggerak proyek infrastruktur air yang lebih terintegrasi.

Pendekatan tersebut juga dinilai dapat memperkuat akuntabilitas. Perusahaan swasta pada dasarnya memiliki kewajiban kepada pemegang saham, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab langsung kepada masyarakat melalui mekanisme politik dan pelayanan publik. Perbedaan orientasi ini menjadi semakin penting ketika pembangunan waduk membutuhkan investasi besar, tetapi manfaatnya baru terasa dalam jangka panjang.

Penyimpanan air perlu masuk ke dalam rencana perumahan

Kevin Whately mengusulkan gagasan lain, yakni memasukkan fasilitas penyimpanan air komunal sebagai bagian dari pembangunan kawasan perumahan baru. Selama ini, proyek perumahan sering kali lebih menitikberatkan pada jumlah unit hunian, jalan, jaringan listrik, dan fasilitas sosial. Infrastruktur air, terutama kapasitas cadangan untuk menghadapi periode kering, belum selalu menjadi komponen utama sejak tahap perencanaan.

Padahal, kawasan baru berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sistem air yang sudah ada. Bertambahnya rumah berarti meningkatnya kebutuhan domestik, mulai dari konsumsi minum hingga penggunaan untuk sanitasi dan kebersihan. Jika pengembang hanya mengandalkan jaringan lama, beban terhadap sumber air dapat meningkat tanpa diimbangi pembangunan kapasitas baru.

Penyimpanan komunal dapat berbentuk kolam penampungan, waduk kecil, sistem daur ulang air hujan, atau fasilitas bawah tanah yang terhubung dengan jaringan kawasan. Selain memperkuat cadangan air, sistem semacam itu juga dapat membantu mengurangi limpasan air hujan dan risiko banjir ketika terjadi hujan ekstrem.

Perubahan iklim meningkatkan urgensi pembangunan

Kebutuhan membangun waduk baru semakin mendesak karena pola cuaca menjadi lebih tidak menentu. Periode panas dan kering dapat berlangsung lebih lama, sementara hujan lebat dalam waktu singkat tidak selalu mampu mengisi kembali waduk secara efektif. Tanpa kapasitas penyimpanan yang cukup, air yang turun dalam jumlah besar dapat langsung mengalir ke sungai dan laut, bukan disimpan untuk digunakan pada musim kering.

Situasi ini membuat penyimpanan air bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan bagian dari strategi ketahanan nasional. Gangguan pasokan air dapat memengaruhi rumah tangga, pertanian, manufaktur, pembangkit energi, serta layanan publik. Dalam kondisi ekstrem, kekurangan air juga dapat meningkatkan konflik antarsektor dan antarwilayah.

Waduk baru tidak boleh dipandang sebagai proyek terpisah, melainkan sebagai bagian dari jaringan ketahanan air yang mencakup konservasi, pengurangan kebocoran, penggunaan ulang air, dan pengelolaan permintaan. Pembangunan fisik tetap diperlukan, tetapi harus berjalan bersama kebijakan untuk mengurangi konsumsi berlebihan dan melindungi daerah tangkapan air.

Peran perusahaan swasta tetap diperlukan, tetapi harus diawasi

Seruan agar negara mengambil kendali tidak serta-merta berarti perusahaan swasta harus dikeluarkan dari sektor air. Perusahaan dapat menyediakan keahlian, teknologi, serta modal untuk mempercepat pembangunan. Namun, keputusan strategis terkait kapasitas cadangan, lokasi infrastruktur, dan tarif harus berada dalam kerangka kepentingan publik.

Pemerintah perlu menetapkan target penyimpanan yang terukur, jadwal pembangunan, standar lingkungan, dan mekanisme pengawasan yang transparan. Jika perusahaan swasta diberi tanggung jawab utama, kontrak mereka harus memuat kewajiban investasi yang jelas, bukan hanya target efisiensi operasional.

Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur air berskala besar membutuhkan visi lintas generasi. Waduk yang dibangun hari ini mungkin baru mencapai manfaat maksimal dalam beberapa dekade. Karena itu, keputusan tersebut tidak dapat sepenuhnya ditentukan oleh keuntungan jangka pendek atau siklus politik lima tahunan.

Pemerintah pusat, otoritas daerah, pengembang perumahan, perusahaan air, dan masyarakat perlu bekerja dalam satu rencana nasional. Pembangunan waduk baru, penyimpanan komunal, pengurangan kebocoran, serta perlindungan sumber air harus dipandang sebagai satu kesatuan. Sejarah era Victoria menunjukkan bahwa kapasitas publik pernah menjadi fondasi utama sistem air Inggris. Tantangan masa kini adalah memperbarui semangat tersebut dengan teknologi, pengawasan, dan perencanaan yang sesuai dengan ancaman perubahan iklim.